DIKTI_PTS_READINESS Non Bangunan

Audit Kesiapan Pendirian/Perubahan PTS

Audit legalitas, badan penyelenggara, keuangan, dosen, akademik, sarpras dan submission readiness.

Mulai dari data yang benar

Cek kebutuhan, dasar hukum, dan kanal resmi di halaman ini sebelum membuat estimasi atau memulai pengajuan.

Hitung Estimasi Konsultasikan Kebutuhan

Ringkasan layanan

Audit legalitas, badan penyelenggara, keuangan, dosen, akademik, sarpras dan submission readiness.

Untuk siapa layanan ini

Cakupan pendampingan

Kick-off & data request
Konfirmasi tujuan, scope, stakeholder, asumsi dan data.
Output: Project brief
Assessment/analisis
Analisis data, regulasi, kondisi existing dan gap.
Output: Assessment findings
Perancangan solusi
Penyusunan model/dokumen/roadmap sesuai layanan.
Output: Draft deliverable
Review & workshop
Review bersama customer dan expert validation.
Output: Review minutes
Finalisasi
Finalisasi deliverable dan rekomendasi implementasi.
Output: Final deliverable
Handover
Penyerahan file editable/PDF dan action list.
Output: Handover pack

Persyaratan yang perlu disiapkan

Dokumen / Data Keterangan
Project brief
Wajib
Tujuan, output, target waktu, stakeholder dan batas scope.
Validitas: Current
Data kondisi existing
Wajib
Dokumen proses/sistem/data existing terkait layanan.
Validitas: Current
Regulatory context
Wajib · Bersyarat
Izin/SK/standar yang relevan jika ada.
Berlaku jika: Jika customer memiliki izin/standar existing
Validitas: Current
Data analisis
Wajib
Data pasar, akademik, SDM, fasilitas, keuangan atau sistem sesuai scope.
Validitas: Current
PIC dan approval
Wajib
PIC customer dan otoritas approval internal.
Validitas: Current

Proses dan kanal pengajuan

Mode pengajuan
MANUAL
Kanal manual
-
Catatan
Authority: -; source refs: S08;S09;S31;S02

Kanal resmi yang tercatat

-
OFFICE
Utama

Dasar hukum dan sumber resmi

Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
PERATURAN_MENTERI · No. 7 · 2020 · Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lihat sumber resmi
Informasi regulasi dan kanal pengajuan berasal dari data layanan MyIzin. Ketentuan pemerintah dapat berubah, sehingga sumber resmi yang ditautkan tetap menjadi rujukan utama saat pengajuan.