KARANTINA_IKH Non Bangunan

Penetapan/Registrasi Instalasi Karantina Hewan (IKH)

Layanan Penetapan/Registrasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) membantu pemohon menyiapkan ruang lingkup pekerjaan, persyaratan, dan dokumen yang diperlukan sesuai PP No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Badan No. 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya. Pengajuan dilakukan secara daring melalui BEST TRUST / layanan digital Badan Karantina Indonesia; keputusan dan penerbitan tetap menjadi kewenangan instansi berwenang sesuai jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan yang berlaku.

Mulai dari data yang benar

Cek kebutuhan, dasar hukum, dan kanal resmi di halaman ini sebelum membuat estimasi atau memulai pengajuan.

Hitung Estimasi Konsultasikan Kebutuhan

Ringkasan layanan

Pendampingan Penetapan/Registrasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) untuk identifikasi kebutuhan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, serta koordinasi proses melalui BEST TRUST / layanan digital Badan Karantina Indonesia sesuai PP No. 29 Tahun 2023 dan Peraturan Badan No. 15 Tahun 2024.

Untuk siapa layanan ini

Ditujukan bagi orang perseorangan, pelaku usaha, badan usaha, pemilik kegiatan, atau pihak terkait yang diwajibkan atau membutuhkan Penetapan/Registrasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) sesuai karakter kegiatan dan kewenangan instansi.

Cakupan pendampingan

Klarifikasi kebutuhan dan penetapan jalur layanan
Konfirmasi tujuan, profil pemohon, Karantina & Biosekuriti, kewenangan Pusat/UPT Barantin sesuai komoditas, serta jalur perizinan/sertifikasi yang sesuai.
Output: Peta proses, kewenangan, tahapan, dan daftar prasyarat awal.
Review legalitas dan kelengkapan awal customer
Pemeriksaan dokumen dan data awal terhadap kebutuhan layanan. Referensi requirement hasil riset: NIB/legalitas, komoditas, negara asal/tujuan, fasilitas/instalasi, SOP biosekuriti, hasil uji/sertifikat, data shipment dan dokumen teknis sesuai layanan.
Output: Daftar kelengkapan, gap dokumen, dan catatan tindak lanjut customer.
Penyusunan dan validasi dokumen layanan
Regulatory mapping; eligibility check; gap assessment; penyusunan dossier; submission pada portal/instansi; koordinasi verifikasi administratif/lapangan; penutupan kekurangan; monitoring keputusan.
Output: Dossier administrasi/teknis yang siap diajukan sesuai ruang lingkup layanan.
Validasi regulasi dan persyaratan otoritas
Verifikasi penerapan regulasi yang relevan sebelum submission. Referensi awal: UU/PP Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta ketentuan Barantin yang berlaku.
Output: Checklist regulasi dan persyaratan otoritas yang tervalidasi pada saat pekerjaan.
Pengajuan, koordinasi, klarifikasi, dan revisi
Pendampingan pengajuan dan koordinasi dengan Badan Karantina Indonesia, termasuk klarifikasi dan revisi apabila diminta otoritas.
Output: Bukti pengajuan, korespondensi, dan paket revisi yang diperlukan.
Monitoring hasil dan serah terima
Monitoring status sampai outcome tahapan layanan yang disepakati, dokumentasi hasil, dan handover kepada customer.
Output: Status akhir, dokumen hasil yang tersedia, dan catatan kewajiban lanjutan.

Persyaratan yang perlu disiapkan

Dokumen / Data Keterangan
Identitas dan data pemohon
Wajib
Identitas pemohon/penanggung jawab, alamat, kontak aktif, dan profil dasar sesuai jenis layanan.
Validitas: Gunakan data terbaru pada saat pengajuan.
Legalitas pemohon atau badan usaha
Wajib
Akta/SK badan hukum, NIB/KBLI, NPWP atau legalitas relevan sesuai tipe pemohon dan layanan.
Validitas: Kesesuaian nama, alamat, pengurus, dan kegiatan usaha akan diverifikasi.
Data dan dokumen teknis khusus layanan
Wajib
NIB/legalitas, komoditas, negara asal/tujuan, fasilitas/instalasi, SOP biosekuriti, hasil uji/sertifikat, data shipment dan dokumen teknis sesuai layanan.
Validitas: Data teknis harus menggambarkan kondisi aktual.
Surat kuasa atau surat penunjukan
Pendukung · Bersyarat
Dokumen kewenangan apabila pengurusan dilakukan oleh MyIzin, konsultan, notaris, atau wakil perusahaan.
Berlaku jika: Diperlukan apabila pemohon menunjuk pihak lain untuk mewakili proses.
Validitas: Wajib apabila submission dilakukan oleh kuasa.
Izin, sertifikat, atau persetujuan pendukung
Pendukung · Bersyarat
Dokumen prerequisite atau sertifikat pendukung yang menjadi dasar layanan ini.
Berlaku jika: Diperlukan apabila menjadi prerequisite menurut regulasi atau otoritas.
Validitas: Masa berlaku dan kesesuaian dokumen akan diperiksa.
Data pajak, pembayaran, dan bukti PNBP/retribusi
Pendukung · Bersyarat
NPWP, data billing, atau bukti pembayaran resmi apabila menjadi bagian proses.
Berlaku jika: Diperlukan apabila layanan mengenakan kewajiban pemerintah atau pihak ketiga.
Validitas: Fee MyIzin terpisah dari PNBP, retribusi, pajak, lab, audit, perjalanan, dan pihak ketiga.
Dokumen tambahan sesuai otoritas dan regulasi saat pengajuan
Pendukung · Bersyarat
Otoritas acuan: Badan Karantina Indonesia. Referensi regulasi awal: UU/PP Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta ketentuan Barantin yang berlaku. Persyaratan final mengikuti ketentuan yang berlaku pada tanggal pengajuan.
Berlaku jika: Hanya jika terdapat persyaratan tambahan berdasarkan wilayah, skala, risiko, komoditas, profesi, atau kebijakan otoritas.
Validitas: Research catalog bukan pengganti regulatory validation pada saat pekerjaan.

Proses dan kanal pengajuan

Mode pengajuan
ONLINE
Portal utama
BEST TRUST / layanan digital Badan Karantina Indonesia
Catatan
Badan Karantina Indonesia menyediakan BEST TRUST dan layanan digital lain untuk permohonan karantina, instalasi, prior notice, dan layanan terkait.

Kanal resmi yang tercatat

BEST TRUST / layanan digital Badan Karantina Indonesia
PORTAL
Utama
Buka kanal resmi

Dasar hukum dan sumber resmi

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
PERATURAN_PEMERINTAH · No. 29 · 2023 · Pemerintah Republik Indonesia
Lihat sumber resmi
Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya
PERATURAN_BADAN · No. 15 · 2024 · Badan Karantina Indonesia
Lihat sumber resmi
Portal Layanan Resmi Badan Karantina Indonesia
OFFICIAL_SERVICE · No. BARANTIN · 2026 · Badan Karantina Indonesia
Lihat sumber resmi
Informasi regulasi dan kanal pengajuan berasal dari data layanan MyIzin. Ketentuan pemerintah dapat berubah, sehingga sumber resmi yang ditautkan tetap menjadi rujukan utama saat pengajuan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Pendampingan Penetapan/Registrasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) untuk identifikasi kebutuhan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, serta koordinasi proses melalui BEST TRUST / layanan digital Badan Karantina Indonesia sesuai PP No. 29 Tahun 2023 dan Peraturan Badan No. 15 Tahun 2024. Informasi ini dirangkum dari ruang lingkup layanan, persyaratan, dasar hukum, dan kanal resmi pengajuan yang tercatat pada data layanan MyIzin.

Ditujukan bagi orang perseorangan, pelaku usaha, badan usaha, pemilik kegiatan, atau pihak terkait yang diwajibkan atau membutuhkan Penetapan/Registrasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) sesuai karakter kegiatan dan kewenangan instansi.

Dokumen utama yang tercatat pada requirement set aktif meliputi Identitas dan data pemohon, Legalitas pemohon atau badan usaha, dan Data dan dokumen teknis khusus layanan. Terdapat 4 persyaratan bersyarat yang penerapannya bergantung pada karakter kegiatan, lokasi, atau kondisi pemohon. Persyaratan final diverifikasi kembali terhadap ketentuan instansi pada saat pengajuan.

Dilakukan secara daring melalui BEST TRUST / layanan digital Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia menyediakan BEST TRUST dan layanan digital lain untuk permohonan karantina, instalasi, prior notice, dan layanan terkait.

Acuan utama yang tercatat adalah PP No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Badan No. 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, dan OFFICIAL SERVICE No. BARANTIN Tahun 2026 tentang Portal Layanan Resmi Badan Karantina Indonesia. Tautan sumber resmi tersedia pada metadata dasar hukum layanan dan harus menjadi rujukan saat ketentuan diperbarui.