PROFKEU_KJPP_LICENSE Non Bangunan

Izin Usaha KJPP

Layanan Izin Usaha KJPP membantu pemohon menyiapkan ruang lingkup pekerjaan, persyaratan, dan dokumen yang diperlukan sesuai Peraturan Menteri No. 228/PMK.01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan Peraturan Menteri No. 101/PMK.01 Tahun 2014 tentang Penilai Publik. Pengajuan dilakukan secara hibrida melalui eLSa-PK Kementerian Keuangan dan tahapan verifikasi instansi sesuai kewenangan; keputusan dan penerbitan tetap menjadi kewenangan instansi berwenang sesuai jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan yang berlaku.

Mulai dari data yang benar

Cek kebutuhan, dasar hukum, dan kanal resmi di halaman ini sebelum membuat estimasi atau memulai pengajuan.

Hitung Estimasi Konsultasikan Kebutuhan

Ringkasan layanan

Pendampingan Izin Usaha KJPP untuk identifikasi kebutuhan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, serta koordinasi proses melalui eLSa-PK Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri No. 228/PMK.01 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri No. 101/PMK.01 Tahun 2014.

Untuk siapa layanan ini

Ditujukan bagi orang perseorangan, pelaku usaha, badan usaha, pemilik kegiatan, atau pihak terkait yang diwajibkan atau membutuhkan Izin Usaha KJPP sesuai karakter kegiatan dan kewenangan instansi.

Cakupan pendampingan

Klarifikasi kebutuhan dan penetapan jalur layanan
Konfirmasi tujuan, profil pemohon, Profesi Keuangan, kewenangan Pusat, serta jalur perizinan/sertifikasi yang sesuai.
Output: Peta proses, kewenangan, tahapan, dan daftar prasyarat awal.
Review legalitas dan kelengkapan awal customer
Pemeriksaan dokumen dan data awal terhadap kebutuhan layanan. Referensi requirement hasil riset: Identitas, sertifikat profesi, pengalaman/PPL, NPWP, keanggotaan asosiasi, domisili/kantor, sistem pengendalian mutu dan dokumen usaha sesuai profesi.
Output: Daftar kelengkapan, gap dokumen, dan catatan tindak lanjut customer.
Penyusunan dan validasi dokumen layanan
Pemetaan skema/kelas izin; eligibility check; penyusunan bukti kompetensi/pengalaman; pendaftaran; verifikasi/asesmen; remediasi; follow-up penerbitan/perpanjangan.
Output: Dossier administrasi/teknis yang siap diajukan sesuai ruang lingkup layanan.
Validasi regulasi dan persyaratan otoritas
Verifikasi penerapan regulasi yang relevan sebelum submission. Referensi awal: PMK/UU profesi keuangan yang berlaku; PMK 55/2026 untuk konsultan pajak.
Output: Checklist regulasi dan persyaratan otoritas yang tervalidasi pada saat pekerjaan.
Pengajuan, koordinasi, klarifikasi, dan revisi
Pendampingan pengajuan dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan / Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, termasuk klarifikasi dan revisi apabila diminta otoritas.
Output: Bukti pengajuan, korespondensi, dan paket revisi yang diperlukan.
Monitoring hasil dan serah terima
Monitoring status sampai outcome tahapan layanan yang disepakati, dokumentasi hasil, dan handover kepada customer.
Output: Status akhir, dokumen hasil yang tersedia, dan catatan kewajiban lanjutan.

Persyaratan yang perlu disiapkan

Dokumen / Data Keterangan
Identitas dan data pemohon
Wajib
Identitas pemohon/penanggung jawab, alamat, kontak aktif, dan profil dasar sesuai jenis layanan.
Validitas: Gunakan data terbaru pada saat pengajuan.
Legalitas pemohon atau badan usaha
Wajib
Akta/SK badan hukum, NIB/KBLI, NPWP atau legalitas relevan sesuai tipe pemohon dan layanan.
Validitas: Kesesuaian nama, alamat, pengurus, dan kegiatan usaha akan diverifikasi.
Data dan dokumen teknis khusus layanan
Wajib
Identitas, sertifikat profesi, pengalaman/PPL, NPWP, keanggotaan asosiasi, domisili/kantor, sistem pengendalian mutu dan dokumen usaha sesuai profesi.
Validitas: Data teknis harus menggambarkan kondisi aktual.
Surat kuasa atau surat penunjukan
Pendukung · Bersyarat
Dokumen kewenangan apabila pengurusan dilakukan oleh MyIzin, konsultan, notaris, atau wakil perusahaan.
Berlaku jika: Diperlukan apabila pemohon menunjuk pihak lain untuk mewakili proses.
Validitas: Wajib apabila submission dilakukan oleh kuasa.
Izin, sertifikat, atau persetujuan pendukung
Pendukung · Bersyarat
Dokumen prerequisite atau sertifikat pendukung yang menjadi dasar layanan ini.
Berlaku jika: Diperlukan apabila menjadi prerequisite menurut regulasi atau otoritas.
Validitas: Masa berlaku dan kesesuaian dokumen akan diperiksa.
Data pajak, pembayaran, dan bukti PNBP/retribusi
Pendukung · Bersyarat
NPWP, data billing, atau bukti pembayaran resmi apabila menjadi bagian proses.
Berlaku jika: Diperlukan apabila layanan mengenakan kewajiban pemerintah atau pihak ketiga.
Validitas: Fee MyIzin terpisah dari PNBP, retribusi, pajak, lab, audit, perjalanan, dan pihak ketiga.
Dokumen tambahan sesuai otoritas dan regulasi saat pengajuan
Pendukung · Bersyarat
Otoritas acuan: Kementerian Keuangan / Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Referensi regulasi awal: PMK/UU profesi keuangan yang berlaku; PMK 55/2026 untuk konsultan pajak. Persyaratan final mengikuti ketentuan yang berlaku pada tanggal pengajuan.
Berlaku jika: Hanya jika terdapat persyaratan tambahan berdasarkan wilayah, skala, risiko, komoditas, profesi, atau kebijakan otoritas.
Validitas: Research catalog bukan pengganti regulatory validation pada saat pekerjaan.

Proses dan kanal pengajuan

Mode pengajuan
HYBRID
Portal utama
eLSa-PK Kementerian Keuangan
Kanal manual
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan sesuai jenis profesi/izin
Catatan
eLSa-PK digunakan untuk layanan perizinan dan perubahan data Akuntan Publik/KAP serta layanan Penilai Publik/KJPP. Layanan aktuaria menggunakan kanal Profesi Keuangan sesuai prosedur yang berlaku dan beberapa permohonan dapat memerlukan korespondensi resmi.

Kanal resmi yang tercatat

eLSa-PK Kementerian Keuangan
PORTAL
Utama
Buka kanal resmi
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan sesuai jenis profesi/izin
OFFICE

Dasar hukum dan sumber resmi

Penilai Publik
PERATURAN_MENTERI · No. 101/PMK.01 · 2014 · Kementerian Keuangan
Lihat sumber resmi
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik
PERATURAN_MENTERI · No. 228/PMK.01 · 2019 · Kementerian Keuangan
Lihat sumber resmi
Informasi regulasi dan kanal pengajuan berasal dari data layanan MyIzin. Ketentuan pemerintah dapat berubah, sehingga sumber resmi yang ditautkan tetap menjadi rujukan utama saat pengajuan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Pendampingan Izin Usaha KJPP untuk identifikasi kebutuhan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, serta koordinasi proses melalui eLSa-PK Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri No. 228/PMK.01 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri No. 101/PMK.01 Tahun 2014. Informasi ini dirangkum dari ruang lingkup layanan, persyaratan, dasar hukum, dan kanal resmi pengajuan yang tercatat pada data layanan MyIzin.

Ditujukan bagi orang perseorangan, pelaku usaha, badan usaha, pemilik kegiatan, atau pihak terkait yang diwajibkan atau membutuhkan Izin Usaha KJPP sesuai karakter kegiatan dan kewenangan instansi.

Dokumen utama yang tercatat pada requirement set aktif meliputi Identitas dan data pemohon, Legalitas pemohon atau badan usaha, dan Data dan dokumen teknis khusus layanan. Terdapat 4 persyaratan bersyarat yang penerapannya bergantung pada karakter kegiatan, lokasi, atau kondisi pemohon. Persyaratan final diverifikasi kembali terhadap ketentuan instansi pada saat pengajuan.

Dilakukan secara hibrida melalui eLSa-PK Kementerian Keuangan dan tahapan verifikasi instansi sesuai kewenangan. eLSa-PK digunakan untuk layanan perizinan dan perubahan data Akuntan Publik/KAP serta layanan Penilai Publik/KJPP. Layanan aktuaria menggunakan kanal Profesi Keuangan sesuai prosedur yang berlaku dan beberapa permohonan dapat memerlukan korespondensi resmi.

Acuan utama yang tercatat adalah Peraturan Menteri No. 228/PMK.01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan Peraturan Menteri No. 101/PMK.01 Tahun 2014 tentang Penilai Publik. Tautan sumber resmi tersedia pada metadata dasar hukum layanan dan harus menjadi rujukan saat ketentuan diperbarui.